Sumber: www.sinarharapan.co.id

 Kamis, 13 Januari 2005
                                                 TNI Bantah
                             Kapal Induk AS Tinggalkan Aceh

 Banda Aceh, Sinar Harapan
Kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat (AS), USS Abraham Lincoln, Kamis (13/1) pagi, meninggalkan perairan di lepas pantai Sumatera, menyusul penolakan Indonesia atas permintaan AS agar pesawat-pesawat tempur di kapal itu melakukan penerbangan latihan.

Namun, pihak TNI membantah bahwa kapal induk USS Abraham Lincoln yang membawa puluhan pesawat terbang tempur, helikopter, dan pesawat pendukung lainnya itu telah meninggalkan perairan Indonesia.
Sementara itu, setelah melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia, pasukan marinir AS dikabarkan setuju untuk tidak membawa senjata atau mendirikan kamp di Indonesia.
Wartawan AP yang sedang berada di kapal tersebut, Kamis (13/1) pagi, melaporkan kapal induk itu bergerak menuju perairan internasional. Menurut AP, sikap Amerika Serikat itu sejalan dengan kepekaan sikap nasionalisme Indonesia terhadap kegiatan militer asing di Aceh serta peringatan bahwa wilayah bencana gempa bumi dan tsunami itu mungkin tidak seberapa aman bagi pekerja kemanusiaan.
Dalam perkembangan serupa, Gedung Putih akan meminta penjelasan kepada pemerintah Indonesia berkaitan dengan pernyataan bahwa militer AS dan asing yang memberi bantuan kemanusiaan di Aceh diminta meninggalkan wilayah itu pada akhir Maret 2005. ”Kami telah melihat laporannya dan meminta klarifikasi Indonesia mengenai hal ini,” kata sekretaris pers Presiden George W. Bush Scott McClellan.

Sementara itu, Ketua Tim Informasi Satuan Tugas Penanganan Bencana di Aceh, Kolonel DJ Nachrowi, mengatakan bahwa kapal induk AS USS Abraham Lincoln masih ada di perairan Sabang. Ia mempertanyakan pemberitaan bahwa kapal induk tersebut telah meninggalkan perairan Indonesia karena pihak militer Indonesia menolak pilot-pilot pesawat tempur yang tinggal landas dari USS Abraham Lincoln itu melakukan latihan.
”Baru saja lima menit yang lalu saya tahu kapal induk itu masih ada di sini. Siapa yang memberitakan itu? Saya harus bertemu dengan wartawan dari AP untuk meminta penjelasan. Tidak ada penolakan, tidak ada pengusiran,” kata Nachrowi ketika dikonfirmasi SH, Kamis (13/1) pagi.
Ia menegaskan bahwa keberadaan kapal induk AS di wilayah Indonesia atas permintaan Panglima TNI ketika bencana gempa dan tsunami baru saja terjadi. Kapal yang tadinya berada di perairan Hawaii tersebut merapat ke perairan Indonesia dan melakukan aktivitas kemanusiaan.
Nachrowi menjelaskan peraturan internal tentara AS sendiri yang mengharuskan mereka berada di dalam kapal induk pada malam hari. Hanya saja, kegiatan mereka di wilayah Aceh sepenuhnya di bawah manajemen TNI di Banda Aceh.
Kolonel Achmad Yani Basuki yang sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua Tim Informasi Satuan Tugas Penanganan Bencana di Aceh mengemukakan tidak ada masalah seandainya kapal induk AS tersebut bergeser ke perairan internasional. ”Tetapi saya tidak berwenang menjawab itu. Sejauh ini bantuan tetap lancar diangkut dengan pesawat-pesawat heli AS. Jadi tidak ada masalah,” katanya ketika dihubungi Kamis pagi.
Yani juga menjelaskan kalau pun ada pembatasan tentara asing di Aceh, semata-mata demi keamanan. Daerah yang dianggap aman untuk orang asing adalah Banda Aceh, Aceh Barat, dan Meulaboh.
Tentara asing yang ingin masuk ke daerah yang dianggap masih rawan harus berkoordinasi dengan TNI. ”Seperti yang dinyatakan Panglima kemarin, orang asing sementara ini aman berada di Banda Aceh, Aceh Barat, dan Meulaboh,” ujarnya. Sejauh ini, AS mengerahkan 17 heli untuk mengangkut logistik kemanusiaan.

Ciptakan Hambatan
Ahli pertahanan Universitas Nasional Australia, Clive Williams, mengatakan Indonesia membatasi warga asing untuk menyembunyikan korupsi. Tindakan itu dinilai menegaskan sensitivitas Indonesia mengenai pasukan militer asing.
Militer Indonesia telah memperingatkan wilayah yang terkena bencana, yakni Provinsi Aceh mungkin tidak aman bagi sukarelawan, menggarisbawahi usaha mereka untuk kembali mengontrol wilayah yang lama dilanda konflik di Pulau Sumatera itu.
”Masalah utama berurusan dengan militer di Aceh adalah karena mereka terlibat korupsi dalam jumlah besar di sana dan saya berpendapat mereka tidak ingin orang mengunjungi wilayah-wilayah tertentu karena mereka terlibat dalam penyalahgunaan hak asasi manusia,” kata William.
Pejabat PBB mengkhawatirkan peraturan baru tersebut akan memperlambat pengiriman suplai bantuan. ”Persyaratan tersebut akan menciptakan bottleneck (hambatan) atau keterlambatan atau sebaliknya membawa pengaruh merugikan bagi operasi kita, perlu dipertimbangkan ulang secara sangat hati-hati,” kata Kevin Kennedy dari Kantor PBB urusan Koordinasi Masalah-masalah Kemanusiaan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah perlu tetap membuka akses bagi pihak-pihak yang memberi bantuan dalam bentuk apa pun dalam pengatasi bencana tsunami yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara.
Menyinggung keterlibatan personel militer asing melalui dalam bantuan kemanusiaan dan tanggap darurat di Aceh, Tjahjo mengatakan hal itu perlu lebih dikoordinasikan pemerintah melalui Panglima TNI. Secara bertahap, fungsi-fungsi operasi bantuan kemanusian yang saat ini dilakukan sejumlah personel militer negara-negara sahabat dapat dialihkan ke personel TNI dan Polri.
”Pemerintah perlu lebih mengefektifkan keterlibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan tanggap darurat dan operasi bantuan keamanan di Aceh,”katanya. Namun berkaitan dengan kehadiran organisasi bantuan kemanusian internasional seperti palang merah internasional, dia menilai dapat saja terus beroperasi jika kehadiran mereka masih diperlukan.
Ratusan pasukan Australia, Singapura, Jerman, dan negara lainnya juga membantu menyalurkan bantuan bersama badan-badan PBB dan sejumlah kelompok kemanusiaan LSM (lembaga swadaya masyarakat). Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjaga keamanan bagi semua kelompok asing di Aceh tersebut.
Seperti diketahui, Provinsi Aceh adalah tempat konflik selama satu dekade antara kelompok seperatis (GAM-Gerakan Aceh Merdeka) dengan pasukan pemerintah. Kedua pihak berjanji tidak akan saling menyerang selama kondisi darurat akibat tsunami.
Indonesia pada Rabu (12/1) memerintahkan para pekerja kemanusiaan (dengan alasan keamanan mereka) untuk memberikan pernyataan kunjungan mereka atau menghadapi deportasi dari Aceh.
Keluarnya kapal induk USS Lincoln ke perairan internasional tidak menghambat operasi pesawat-pesawat helicopter AS yang membawa bantuan ke pantai-pantai Aceh. Pesawat-pesawat heli AS itu masih bisa mengisi bahan bakar di kapal-kapal AS yang berada dekat pantai. Demikian pernyataan Letnan Komandan John M Daniels, juru bicara kapal-kapal perang AS itu..
”Amat kecil akibatnya. Kami tetap menjalankan misi seperti sebelumnya,” ujar Daniels.
Berdasarkan aturan Angkatan Laut AS, para penerbang pesawat tempur kapal induk termasuk F-8 Hornet tak akan mampu bertahan sesudah 14 hari tanpa terbang. Atau keterampilan mereka akan merosot jauh, sehingga mereka harus kembali berlatih secara ekstensif. Kapal induk Lincoln merapat ke Sumatra sejak tanggal 1 Januari 2005.
Jubir Letnan Daniels mengatakan AL AS tak hanya mendapat izin dari Pemerintah Indonesia untuk terbang di angkasa Indonesia untuk menjalankan langsung operasi misi kemanusiaan.
Sejumlah 2.000 anggota Marinir AS yang dikerahkan dari Irak untuk membantu korban tsunami kembali menjalankan program untuk mengirim bantuan. Ratusan pasukan Marinir AS mendarat di Aceh untuk membangun jalan-jalan raya serta membersihkan puing-puing tsunami.

Mundur Setelah Berunding
Pasukan Marinir AS tetap menjaga kehadirannya di Indonesia. Karena itu mereka selalu pulang ke kapal pada malam hari, ketimbang mendirikan markas di pantai. Demikian pernyataan Komandan Unit Ekspedisi ke-15 Marinir Kolonel Tom Greenwood.
Kompromi mundur ke laut lepas, termasuk kesepakatan tidak membawa persenjataan, muncul setelah perundingan beberapa hari dengan para petinggi militer Indonesia. Tugas utama Marinir AS adalah mengangkut petugas kemanusiaan dan makanan dari kapal perang amfibi USS Binhomme Richard, bahkan sering membantu langsung kerja militer Indonesia.
Pada Rabu, helikopter Marinir menerbangkan rombongan pertama ke Kota Calang yang berantakan dengan membawa tim medis Prancis. Pesawat-pesawat heli AS itu juga membawa bantuan kepada militer Indonesia di Meulaboh, yang jauh di selatan.
Meksipun AS mengirim pasukannya untuk membawa bantuan akibat tsunami, hubungan Jakarta dengan Washington tetap dingin. Indonesia menghendaki AS segera mencabut embargo penjualan senjata kepada militernya. Alasan RI dengan perlengkapan pasukan yang baik, maka tanggapan terhadap bencana seperti tsunami bulan lalu, akan lebih efektif.
Namun, kelompok HAM dan sejumlah pendukung embargo di Kongres AS mengatakan Indonesia memanfaatkan isu bencana untuk menekan AS secara tidak adil. Mereka mengatakan pelarangan harus tetap dijalankan hingga Indonesia menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi. (ap/rfm/nat/hel/emy)